korupsi

source; https://bit.ly/2LpwrF4

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang, korupsi tidak lagi sebagai pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi kebiasaan. Di Indonesia, korupsi yang terjadi seolah-olah merupakan hal yang normal untuk dilakukan, terutama di kalangan pejabat. Para pejabat tampaknya tidak malu untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi negara ini. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan, apa penyebab korupsi di Indonesia. Setidaknya ada delapan penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, sistem administrasi negara yang keliru. Sebagai negara yang baru maju, prioritas pembangunan seharusnya berada dalam pendidikan. Tapi selama beberapa dekade, mulai dari era orde lama, era orde baru, sampai era reformasi, pembangunan hanya terfokus pada bidang ekonomi. Padahal, setiap negara yang baru merdeka, masih memiliki sumber daya manusia, uang, manajemen, dan teknologi yang terbatas. Jadi, sebagai konsekuensinya, semua hal-hal yang diimpor dari luar negeri yang pada gilirannya menjadi penyebab korupsi.

Kedua, kompensasi pegawai negeri rendah. Negara-negara yang baru merdeka tidak punya cukup uang untuk membayar kompensasi lebih tinggi kepada karyawan. Apalagi Indonesia, yang mengutamakan bidang ekonomi dan budaya, membuat pola konsumerisme budaya dan fisik, sehingga 90 persen PNS melakukan korupsi.

Ketiga, para pejabat yang rakus. Konsumerisme gaya hidup, lahir dengan sistem pembangunan, mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Hal ini menyebabkan sikap keserakahan dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, seperti melakukan mark up pada proyek-proyek pembangunan.

Keempat, Penegakan Hukum tidak berjalan dengan baik. Pejabat yang rakus dan PNS yang melakukan korupsi karena gaji tidak cukup, tidak menjalankan penegakan hukum dengan baik. Selain itu, di instansi pemerintah dan organisasi masyarakat, segala sesuatu yang terlibat dalam penegakan hukum diukur dengan uang.

Kelima, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Penegakan hukum tidak bekerja dengan benar, di mana aparat penegak hukum dapat dibayar. Dengan demikian, hukuman bagi koruptor sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Keenam, pengawasan tidak efektif. Dalam sistem manajemen modern, selalu ada alat yang disebut pengendalian internal yang sifatnya membangun di setiap unit tugas kerja. Sehingga penyimpangan kecil akan terdeteksi sebelumnya dan secara otomatis diperbaiki. Tapi, pengendalian internal yang ada di setiap unit tidak lagi bekerja dengan baik sehingga petugas atau karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, dapat melakukan tindakan korupsi.

Ketujuh, tidak ada pemimpin teladan. Pada tahun 1997, keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik daripada Thailand. Namun, pemimpin Thailand mencontohkan kepada orang-orang dengan pola hidup sederhana. Dengan demikian, dukungan moral dan material lahir dari masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu singkat, Thailand bisa memulihkan ekonomi. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa menjadi contoh sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rusak.

Kedelapan, korupsi di Indonesia tidak hanya berpusat pada pejabat Negara, tetapi baru-baru ini sudah meluas ke masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan oleh penanganan KTP, SIM, pendaftaran kendaraan, atau ketika melamar kerja. Ini adalah refleksi dari tindakan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat politik.

Berdasarkan argumen-argumen yang menunjukkan kepada kita penyebab korupsi, kita harus melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi. Kita harus membangun rezim hukum, membentuk pencegahan terhadap semua elemen yang dapat memberikan penerangan hukum dan informasi yang dimiliki pemerintah, pelayanan publik, penyedia barang n jasa, dan pihak swasta. Katakan tidak untuk korupsi dan biarkan kami melawannya.